Beathor: Akibat Wapres Ma’ruf Amin tak Berfungsi Kerja, Beberapa Menteri Ingin Jadi Capres

Beberapa menteri yang ingin menjadi calon presiden akibat Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tidak berfungsi dalam menjalankan kinerjanya.

“Akibat Wapres Ma’ruf Amin tidak berfungsi pada kerja-kerja kabinet maka semua hanya ingin jadi calon presiden,” kata Penasehat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (8/6/2022).

Beathor melihat Wapres Ma’ruf Amin hanya sebagai ban serep terlihat Presiden Jokowi yang memberikan kepercayaan penuh kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Apa benar Wapres hanya ban serep, sehingga tugas dan perannya dilaksanakan dilakukan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,” jelasnya.

Baca juga:  Menhub Sebut tak Ada Beda Mudik & Pulang Kampung, Rakyat Jadi Bingung Pernyataan Jokowi

Akhir-akhir ini sengketa, konflik, dan perampasan lahan tanah jumlah kasusnya meningkat, pihak property membeli lahan di bawa harga NJOP, perampasan lahan, pembayaran yang ditunda dan lain-lain.

“Tugas-tugas pelayanan publik itu hendaknya bagian tugas kerja Wakil Presiden, saat ini ada kesan Kiai Ma’ruf hanya melaksanakan doa aja, agar warga Sejahtera, aman dan damai,” jelasnya

Kata Beathor, Ma’ruf Amin saat menjadi calon wapres mempunyai kontribusi di kemenangan Pilpres 2019.

“Sekecil apapun suara didapat calon wapres atau sedikit apapun rupiah yang dikeluarkan adalah bentuk kontribusi untuk kemenangan bersama atas dukungan barisan masing masing,” paparnya.

Baca juga:  Presiden Jokowi Pilih Ahok, Ngabalin: Alhamdulillahirobbil'alamiin

Saat ini muncul nama Ganjar, Prabowo, Andika, Puan, Anies, Imin, AH, AHY, Khofifah. Semua memfokuskan dirinya untuk Presiden

“Kesepakatan parpol berkoalisi itu harusnya membahas peran tugas wapres, yang saat ini terasa adalah memburuk tegaknya hukum berkeadilan, pelayanan publik, kurang bermaknanya Ombudsman, KIP/ Komisi Informasi publik atas laporan rakyat,” pungkas mantan tahanan politik Era Soeharto.