by

Kajian Politik Merah Putih: Di Era Jokowi Jenderal Merah Melampiaskan Dendamnya ke Umat Islam

Di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Jenderal Merah melampiaskan dendamnya kepada umat Islam. Jenderal Merah diberi kekuasaan tanpa batas oleh Presiden Jokowi.

“Dendam kusumat Jenderal Merah kepada umat Islam memiliki peluang emas untuk melampiaskan dendamnya dan mereka diberi kekuasaan seperti tanpa batas oleh Presiden Jokowi,” kata Koordinator Kajian Politik Merah Sutoyo Abadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Senen (9/5/2022).

Kata Sutoyo, di era Jokowi arah politik luat negeri melenceng dan lebih tergantung dengan China. “Janji-janji akan memperkuat ekonomi mandiri menguap terbuai dengan mudahnya mendapatkan uang pinjaman (utang) yang makin tak terkendali,” jelas Sutoyo.

Pada pemerintahan Jokowi, menurut Sutoyo, oligarki langsung ikut campur tangan mengatur kebijakan negara, menguasai, mengendalikan bahkan dengan politik tangan besi mengubah dan membuat UU sesuai dengan syahwat kepentingan kelompoknya.

Baca juga:  Latihan Brimob di Dekat Pesantren Habib Rizieq, Bentuk Teror

“Partai politik telah kering arah perjuangan dari basis  nilai Pancasila dan UUD 45 – semua larut berpacu untuk mendapatkan pundi pundi kekuasaan dan sampai terjadinya tragedi DPR hanya sebagai stempel pemerintah,” papar Sutoyo.

Selain itu, ia mengatakan, pertengkaran di istana makin tajam, keretakan makin lebar setelah sebagian besar partai koalisi menolak perpanjangan masa jabatan / jabatan Presiden 3 periode. PDIP melihat gelagat kalau memaksakan diri akan terjadi revolusi dan perang saudara mengambil jarak dengan Presiden sekalipun selama ini diakui sebagai petugas partainya.

“Perpecahan di istana tidak bisa dibendung dan Presiden  tidak mampu lagi untuk mengendalikan dan merendam maka keadaan saat ini istana dalam keadaan tidak menentu,” paparnya.

Baca juga:  Formula E Sukses, Lieus Sungkharisma: Pembenci Anies Tertutup Mata dan Hatinya

Akhirnya juga tercium oleh media asing The Economist bahwa Jokowi  tengah menghadapi resiko politik dan ekonomi yang disebutnya sebagai resiko kembar atau Twin Risk.

“Resiko politik yang disebutkan oleh The Economist yaitu berasal dari kalangan internal. Partai pendukungnya yang menolak amandemen konstitusi yang memungkinkan dia untuk memperpanjang masa jabatannya,” jelasnya.

The Economist memperingatkan bahwa Jokowi bisa terancam dijatuhkan oleh rakyat.

“Bila tidak hati-hati mengelolanya, The Economist memperingatkan Jokowi yang naik ke tampuk kekuasaan atas dukungan dari masyarakat di kelompok populis maka dia juga bisa dijatuhkan karena kemarahan rakyat yang dulu mendukungnya,” pungkas Sutoyo.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *