Oleh: *Yusuf Blegur
Kepura-puraan adalah sifat kuat pada rezim ini. Selain pencitraan yang berujung kebohongan. Seolah-olah baik dan berhasil, terus dibuat menutupi tindakan buruk dan keji rezim dibawah ketiak oligarki yang terlihat percaya diri meski tanpa nurani.
Survei pendapat publik terus direkayasa. Bagaikan memesan barang apapun yang dimaui, semuanya bisa dibeli yang penting ada uang berlimpah. Uang berlimpah untuk nafsu kekuasaan, namun cekak untuk membangun negara. Tanpa menggunakan akal sehat dan merasa bersalah, survei diadakan mengumbar tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja rezim, sementara kegagalan pembangunan di segala lini dan penderitaan hidup rakyat tersebar dimana-mana.
BuzzerRp, para penjilat dan pengemis kekuasaan, beramai-ramai mengumandangkan paduan suara kepalsuan. Hingar bingar dan kebisingan memuja-muji rezim, dilakukan sebisanya untuk menghilangkan KKN dan kejahatan negara lainnya yang begitu nyata dan telanjang.
Sementara para birokrat, politisi dan kebanyakan intelektual serta tokoh keagamaan berangsur-angsur berubah menjadi ternak-ternak oligarki. Bersuara hanya demi uang dan jabatan, atau setidaknya diam mengamankan kepentingannya.
Kini saat strategi sihir massal survey lembaga konsultan publik yang penuh kepalsuan dan menjadi corong penguasa, semakin memenuhi ruang publik. Rencana busuk menunda pemilu 2024 yang otomatis memperpanjang jabatan presiden mulai digelar, dan strategi konspirasi kejahatan konstitusi mulai dijalankan sebagaimana UU omnibus law dan IKN berhasil diwujudkan.
Sepertinya seluruh rakyat Indonesia bodoh permanen dan layaknya kerbau yang dicocok hidungnya seperti pejabat yang menjadi ternak oligarki. Tanpa kesadaran kritis dan tanpa perlawanan berarti, rakyat hanya harus tunduk dan pasrah menerima kebohongan dan penindasan rezim. Di mata rezim, rakyat hanyalah mainan politik dan korban ambisi nafsu kekuasaan semata.
Pada akhirnya, rakyat harus memilih bangkit melawan atau diam tertindas. Menghentikan semua kepura-puraan dan kebohongan publik selama ini. Termasuk menyikapi dengan tegas dan berani soal kebijakan menunda pemilu 2024.
Sembari bersikap lantang dan tanpa tedeng aling-aling, bahwasanya memajukan pemilu 2024 dan menuntut mundur presiden sekarang juga, itu lebih tepat bagi keselamatan dan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia.
