Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) TNI/Polri terbentuk sampai anak ranting (tingkat desa) seluruh NKRI untuk pengabdian negeri.
FPPI berasal dari PEPABRI, PPAD, PPAL, PPAU dan PP POLRI, yang ingin melanjutkan secara aktif pengabdianya terhadap NKRI.
FPPI berusaha untuk mewujudkan organisasi yang solid dan valid di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, guna membantu dan mendukung situasi dan kondisi NKRI yang berdaulat, tidak dijajah oleh negara manapun baik idiologi, poleksusbud dan hankam.
Pengukuhan Pengurus DPP FPPI, Selasa, 8 Februari 2022 di Gedung Indonesia Menggugat Jalan Perintis Kemerdekaan No 5 Bandung. Dewan Penasehat FPPI antara lain Laksamana Purn Slamet Soebijanto dan Mayjen Purn Kivlan Zen, serta Dewan Pembina yang diketuai Letjen Purn Yayat Sudrajat.
Ketua Presidium FPPI Kolonel Purn Sugeng Waras, menyatakan NKRI penuh carut marut, kehilangan persatuan, ketentraman, kedamaian dan kenyamanan, diiringi kehilangan pekerjaan, pengangguran, tekanan fisik dan psikologis dari aparat, namun abai terhadap membludaknya TKA China.
“Di satu sisi tindakan kriminalisasi dan eksekusi terhadap para ulama, aktivis yang dianggap kritis terhadap pemerintah, diada-adakan pasalnya walaupun sama sekali tidak ada kesesuaian. Hukum bukan lagi menjadi panglima, akan tetapi Panglima menjadi hukum,” ungkapnya.
Sugeng Waras menyoroti penangkapan Edy Mulyadi, seorang aktivis dan wartawan senior yang sangat kritis terhadap pemerintah, hanya karena ungkapan yang sudah menjadi idiom sejak lama dalam berbahasa.
Ia juga menolak dengan tegas kepindahan Ibu kota baru, karena sangat berbahaya bagi keamanan negara baik dari segi letaknya maupun geologinya, rapuh dan sangat gampang diserang dari berbagai penjuru oleh musuh.
“Pertahanan negara di kemudian hari akan sangat gampang menyerah dari ancaman musuh. Sekali lagi kami menolak dengan sangat IKN baru tersebut,” pungkasnya.
