Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mensejahterakan rakyat dengan indikasi kenaikan harga pokok dan membiarkan menteri berbisnis PCR di tengah pandemi Covid-19.
“Presiden tidak mensejahterakan rakyat justru membiarkan menterinya berbisnis PCR saat pandemi Covid-19,” Aktivis Presidium ARM
Marina Khadizah kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (14/1/2022). “Para pejabat di negeri ini merupakan amanah dari rakyat seharusnya mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.
Marina juga menyoroti oknum penegak hukum yang tidak menegakkan keadilan di negeri ini. “Oknum penegak hukum membela yang bayar,” sindir Marina.
Kata Marina, ada beberapa pejabat tidak bermoral dengan melakukan korupsi. “KPK harus mengusut tuntas pejabat yang korupsi,” ungkapnya.
Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu dalam menghadapi ketidakadilan, koruptor dan pemimpin yang tidak mensejahterakan masyarakat. “Mari kita ajak rakyat bersatu dalam menghadapi pemimpin yang tidak amanah,” jelas Marina.
Marina mengatakan, negeri ini beserta isi dan kekayaan alamnya adalah milik 275 juta rakyat Indonesia bukan milik penguasa saat ini. “Pemerintah diberi amanah untuk mensejahterakan rakyat bukan malah melindungi koruptor,” pungkasnya.
