Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan yang ngawur dengan melemahkan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman
“Sulit menolak kesan kecenderungan ngawurisme pemerintah saat ini. LBM Eijkman yang semestinya paling kompeten untuk menetapkan apakah status pandemi ini layak diteruskan, malah dilemahkan,” kata Guru Besar ITS Prof Daniel Mohammad Rosyid dalam artikel berjudul “Eijkman Korban Ngawurisme”
Kata Daniel, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN,) tidak dirancang untuk membangun kedaulatan iptek yang diperlukan untuk melengkapi bangsa merdeka itu dengan iptek untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
“Para peneliti bangsa ini akan diposisikan sebagai pemulung iptek, jika bukan jongosnya. Wis pokok-e awuren wae!” tegasnya.
Daniel mengatakan, jeterpaduan penelitian yang sudah lama diwacanakan oleh Dewan Riset Nasional (DRN) hingga hari ini masih sekedar mimpi di siang bolong. Posisi DRN makin lemah selama lima tahun terakhir. Ini menjelaskan mengapa kapasitas inovasi bangsa ini makin tertinggal.
“Saya ragu apakah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN yang diamanahkan dalam UU no. 19 tentang SisNas Iptek) yang langsung di bawah Presiden akan mampu mengorkestrasikan banyak lembaga riset yang jauh lebih tua seperti LIPI, LAPAN, BPPT, LBM Eijkman dsb. Apalagi jika Dewan Pengarah BRIN diambil dari kalangan politikus atau bahkan Ketua Partai berkuasa,” ungkapnya.
Pengalaman Daniel selama 30 tahun lebih di universitas dan menjadi mitra kerja berbagai kementrian menunjukkan bahwa pemerintah sering terlalu percaya diri untuk menerima masukan pakar mandiri dari kampus. Apalagi banyak anggota eksekutif dan legislatif kini memburu gelar akademik hingga jabatan profesor.
“Hampir-hampir tidak pernah ada hasil penelitian perguruan tinggi digunakan dalam perumusan kebijakan Pemerintah. Proyek-proyek penelitian juga dijadikan instrumen korupsi melalui banyak kick back yang berujung di kantong anggota parlemen lagi. Bahkan kini pakar dari universitas sering dipandang sebelah mata oleh birokrat,” pungkasnya.
