Hukum di era Joko Widodo (Jokowi) hanya tajam ke lawan dan tumpul ke pendukungnya yang tergabung dalam buzzer.
“Hukum di zaman Jokowi, tajam ke lawan, tumpul ke buzzer,” kata politikus Partai Ummat Buni Yani di akun Twitter-nya @1keadilan.
Kata Buni, ketidakadilan sudah berlangsung selama Jokowi berkuasa. “Ketidakadilan sudah berlangsung 7 tahun,” jelasnya.
Pengamat politik, Hendri Satrio, menyatakan buzzer menjadi persoalan karena ada ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia saat ini.
“Kalau menurut saya pribadi, buzzer boleh tidak? Boleh. Membahayakan demokrasi tidak? Belum tentu. Tapi kenapa kita kesal sama buzzer? Karena kita melihat ada ketidakadilan di situ,” ujar Hendri dalam diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Kamis (11/10/2019).
“Kalau adil saja, menurut saya tidak masalah,” katanya.
Hendri kemudian menjelaskan bahwa buzzer yang pro-pemerintah tidak pernah dipidana jika melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurutnya, buzzer yang pro-Joko Widodo angkuh karena merasa dekat dengan kekuasaan.
“Sebut saja buzzer yang paling kita kenal misalnya. Dia ngomong ini sembarangan, ngomong (sembarangan) lagi, didiemin aja tuh,” ucap Hendri.