KPK sudah menetapkan Azis Syamsuddin menjadi tersangka. Karena itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) seharusnya aktif menangani kasus dugaan pelanggaran etika Azis Syamsuddin, termasuk dalam kasus penyidik KPK yang membantu dugaan korupsi Wali Kota Tanjungbalai.
“MKD jangan terus berlindung pada aturan yang menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau itu yang dijadikan dasar MKD, maka kasus etika Azis Syamsuddin akan berlarut-larut,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada www.suaranasional.com, Ahad (26/9/2021). “Semakin lama kasus Azis Syamsudin diputus MKD, dampaknya akan semakin besar kepada DPR RI,” ungkapnya
Kata Jamiluddin, kasus yang diduga melibatkan Azis Syamsudin itu dengan sendiri akan berpengaruh terhadap Partai Golkar.
Jamiluddin mengatakan, ada dua dampak terhadap DPR RI bila penanganan kasus Azis Syamsuddin berlarut-larut. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, kasus Azis Syamsuddin diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja lembaga terhormat tersebut. “Terjadi kekosongan yang menangani tugas dan fungsi Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR RI. Hal itu dengan sendirinya melemahkan terwujudnya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ungkapnya.
Dampak lainnya, kata Jamiluddin, berkaitan langsung dengan citra DPR di mata masyarakat. Kalau kasus Azis Syamsudin semakin lama diselesaikan, maka masyarakat dihawatirkan akan menilai DPR semakin buruk.
Bagi Partai Golkar, tentu kasus Azis Syamsuddin juga akan dapat berpengaruh terhadap citra partainya. Citra buruk ini kiranya dapat merugikan Partai Golkar dalam Pilpres dan Pileg 2024.
Karena itu, DPR dan Golkar harus cepat bersikap agar faktor Azis Syamsudin tidak terlalu jauh mempengaruhi dua lembaga tersebut. Untuk itu, pimpinan DPR perlu meminta MKD segera menyelesaikan dugaan kasus etika Azis Syamsudin secara adil dan terbuka.
“Hanya dengan rapat terbuka, masyarakat akan mempercayai keputusan MKD. Kalau tidak, masyarakat dihawatirkan akan semakin tidak mempercayai DPR RI. Hal ini akan semakin berpengaruh terhadap buruknya reputasi dan citra DPR RI,” jelasnya.
Bagi Golkar, kata Jamiluddin, selayaknya mengevaluasi kedudukan Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI. Kader Golkar di DPR RI yang cukup mumpuni cukup banyak untuk dapat menggantikan jabatan Azis Syamsuddin.
“Kalau hal itu dilakukan Golkar, dampak yang lebih buruk terhadap partainya dapat dikurangi. Kiranya hal itu yang terbaik diambil agar Golkar tetap nyaman menghadapi Pemilu 2024,” pungkasnya.