Ada kekuatan besar di belakang wacana tiga periode jabatan presiden sehingga dibiarkan saja walaupun usulan tersebut makar terhadap negara.
“Polisi membiarkan saja wacana tiga periode, padahal itu makar terhadap negara dan menjerumuskan Jokowi melanggar konstitusi. Pembiaran ini karena di belakangnya ada kekuatan besar,” kata aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Selasa (22/6/2021).
Menurut Rahman, wacana tiga periode jabatan presiden sengaja dibiarkan sebagai bagian sosialisasi kepada masyarakat. “Sosialisasi tiga periode jabatan presiden akan massif dilakukan di media sosial,” jelasnya.
Rahman mengatakan, penoalakan dari partai politik pendukung pengusaha terhadap wacana tiga periode jabatan presiden hanya sebagai trik agar mendapat dukungan rakyat di Pemilu 2024. “Ada beberapa elit partai pendukung pengusaha yang mendukung wacana tiga periode,” ungkap Rahman.
Kata Rahman, berdasarkan investigasi Tempo menemukan ada orang Istana yang mendekati partai politik untuk memuluskan tiga periode jabatan presiden.
Penasihat Relawan Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk 2024 Muhammad Qodari tak mau ambil pusing terkait penolakan sejumlah partai politik, termasuk PDI-Perjuangan soal wacana presiden tiga periode.
Menurutnya, saat ini relawan ingin terlebih dahulu fokus menggalang dukungan dari masyarakat, untuk merealisasikan usulannya. Ia meyakini parpol akan mengikuti jika rakyat sudah berkehendak.
“Kita bicara sama rakyat. Nanti kalau rakyat sudah mendukung, partai pasti ikut. Politician go where the voters are,” kata Qodari, Senene (21/6/2021) dikutip dari CNN Indonesia.
“Jadi, kenapa Jokpro konsentrasi ke masyarakat, karena dalam demokrasi ya, parpol mendengarkan masyarakat. Jadi kami konsentrasi kepada masyarakat,” imbuhnya.
Pernyataan Qodari juga merujuk pada hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang dirilis 20 Juni, yang menyatakan 66 persen pemilih PDI-P setuju Jokowi kembali maju di periode ketiga.