Reshuffle kabinet dengan memunculkan Menteri Investasi lebih bersifat politis dan timbulkan masalah baru.
“Dibentuknya Kementerian Investasi lebih pada bobot politisnya. Ada kepentingan politik yang diakomodir Jokowi dan bagian pembagian kekuasaan,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada www.suaranasional.com, Rabu (14/4/2021).
Menurut Amir, Menteri Investasi memunculkan masalah baru terkait koordinasi antara Menko Perekonomian dengan Menko Maritim dan Investasi. “Luhut sendiri mempunyai tugas investasi, sekarang ada Menteri Investasi. Belum lagi ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” ungkapnya.
Amir mengusulkan untuk mempercepat investasi tidak perlu ada kementerian tetapi membentuk lembaga teknis atau badan. “Bisa juga memaksimalkan lembaga yang sudah ada dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM),” jelas Amir.
Kata Amir, dalam memutuskan melakukan reshuffle, harusnya Jokowi melakukan analisa termasuk siapa saja para menteri yang memunculkan resistensi serta tidak berprestasi. “Jangan sampai reshuffle memunculkan masalah baru,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengatakan, Jokowi tidak ada keberanian untuk mengganti Moeldoko dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) walaupun mantan Panglima TNI itu terlibat kudeta Partai Demokrat. “Walaupun ada harapan dari masyarakat Moeldoko secara ksatri mundur, namun sekarang tidak dilakukan. Begitu juga Presiden Jokowi tidak berani mencopot Moeldoko,” pungkas Amir.