Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang meminta tak mendatangkan produk luar negeri tidak sesuai bukti di mana pemerintah masih impor garam.
“Pemerintah masih impor garam berarti omongan Jokowi tak sesuai bukti yang pernah meminta menghentikan impor,” kata aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu kepada www.suaranasional.com, Senin (22/3/2021).
Menurut Salim, impor garam sangat merugikan petani garam garam dalam negeri. “Harga garam produksi petani menjadi rendah,” ungkap Salim.
Tahanan politik era Soeharto ini mengatakan, kebijakan pemerintahan Jokowi tidak berpihak kepada petani garam. “Petani hanya dijadikan objek politik dan tidak pernah diberdayakan untuk dinaikkan derajatnya,” ungkapnya.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan penyebab pemerintah membuka keran impor garam sebesar 3 juta ton pada tahun ini.
Ia menegaskan impor tersebut bukan untuk konsumsi rumah tangga, melainkan bahan baku industri yang saat ini belum bisa diproduksi di dalam negeri.
“Garam kita dikerjakan oleh PT Garam dan oleh petani. Garam rakyat ini belum bisa menyamai kualitas untuk garam industri tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3).