Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diduga terlibat korupsi bantuan sosial (bansos) tidak mempunyai nasionalisme dan melawan Pancasila.
“Politisi PDIP yang diduga terlibat korupsi bansos melawan Pancasila dan tidak mempunyai nasionalisme termasuk Herman Hery, Madam dan anak Pak Lurah,” kata aktivis Molekul Pancasila Nicho Silalahi kepada www.suaranasional.com, Senin (22/3/2021).
Menurut Nicho, nasionalisme yang selalu diucapkan para politisi PDIP hanya sebatas jargon dan tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. “Dugaan korupsi bansos yang dilakukan politisi PDIP di saat bangsa Indonesia terkena musibah Covid-19 merupakan tindakan yang sangat biadab,” jelas Nicho.
Nicho mengatakan, dugaan korupsi bansos yang dilakukan politisi PDIP melawan Pancasila. “Tindakan mereka bisa dianggap makar terhadap bangsa dan negara. Maka tidak salah, ada pakar hukum yang mengusulkan hukuman mati bagi pelaku korupsi bansos,” ungkapnya.
Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Herman Hery, Madam dan anak Pak Lurah dalam dugaan korupsi bansos. “KPK tidak perlu takut untuk memeriksa Herman Hery, Madam dan anak Pak Lurah. Jangan sampai ada anggapan hukum hanya tajam ke bawah tumpul ke atas,” pungkasnya.