Pengamat: 7 Tahun Jabat Presiden, Jokowi tak Mampu Atasi Banjir Jakarta

Joko Widodo (Jokowi) yang sudah menjabat tujuh tahun menjadi Presiden tidak mampu mengatasi banjir ibu kota.

“Tujuh menjabat Presiden, Jokowi tak mampu atasi banjir Jakarta,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Senin (22/2/2021).

Menurut Muslim, ada jejak digital Jokowi yang pernah menyatakan, mengatasi banjir Jakarta akan lebih mudah ketika menjadi Presiden. “Faktanya ketika Jokowi menjadi Presiden, Jakarta masih tetap banjir,” ungkapnya.

Kata Muslim, Jokowi harusnya mempertanggungjawab pernyataannya ketika menjadi presiden namun Jakarta masih tetap banjir. “Jokowi jangan banyak mencari alasan ketika ditanya persoalan banjir Jakarta,” jelas Muslim.

Baca juga:  Tuding Timses Prabowo-Sandiaga Minta Bocoran Debat, Politisi Demokrat: Timses Jokowi-Ma'ruf Berbohong

Muslim mengatakan, persoalan banjir Jakarta harus diselesaikan secara komprehensif pemerintah pusat, Pemprov DKI dan pemerintah sekitarnya. “Perlu kolaborasi dalam mengatasi banjir ibu kota baik pusat dan pemerintahan di wilayah Jabodetabek,” pungkas Muslim.

Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta Jokowi pernah mengatakan, permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden.

Seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama. Jokowi menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain karena salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.

Baca juga:  Proyek Pelabuhan Pulau Tidung Mangkrak, PT RJ atau Pejabat Dishub DKI yang Bertanggung Jawab?

“Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat,” papar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (24/3/2014).