Rezim Joko Widodo (Jokowi) lebih radikalis dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibuktikan indeks demokrasi menurun dibandingkan pemerintah sebelumnya.
“Mengukur indeks radikalis dengan memperhatikan kebijakan pemerintah. Paling memprihatinkan pemerintahan Jokowi memberikan stigma radikal kepada pihak yang berseberangan dengan penguasa,” kata pengamat politik Nazar El-Mahfudzi kepada suaranasional, Senin (15/2/2021).
Menurut Nazar, tingkat kesejahteraan era Jokowi makin menurun di mana kecilnya daya beli masyarakat. “Begitu radikalnya Rezim Jokowi, angka kemiskinan meningkat,” jelas Nazar.
Kata Nazar, kalangan DPR hanya menjadi tukang stempel pemerintah terlihat anggota dewan yang diberi kesempatan bicara saat rapat paripurna. “Microfon dimatikan ketika ada anggota DPR yang menyatakan protes SKB 3 menteri terkait seragam sekolah,” papar Nazar.
Menurut Nazar, Rezim Jokowi yang masih memakai buzzer atau influencer makin menunjukkan radikalnya penguasa saat ini. “Para buzzer memprovokasi dan memanfaatkan UU ITE untuk memenjarakan lawan politik,” jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan, Pemerintahan Trump dinilai radikalis karena memuat kebijakan yang merugikan rakyat serta diskriminatif terhadap imigran dan umat Islam. “Jadi keliru kalau label radikal karena menentang dan mengkritik kekuasaan secara personal dan organisasi,” pungkasnya.
