Pilkada 2022 dan 2023 harus ditunda untuk menghindari Covid-19 dan biaya penyelenggaraan demokrasi tingkat daerah itu lebih baik untuk mengatasi masalah pandemi.
Demikian dikatakan Koordinator Gardu Banteng Marhaen (GBM) Sulaksono Wibowo dalam pernyataan kepada suaranasional, Rabu (27/1/2021).
Menurut Sulaksono, saat ini ada peningkatan yang cukup signifikan orang yang terkena Covid-19. “Pemerintah Jokowi lebih fokus dalam menangani Covid-19,” papar Sulaksono.
Kata Sulaksono, kalanngan DPR akan menyetujui penundaan Pilkada 2022 dan 2023 demi kemasalahatan bangsa dan negara. “Wakil rakyat akan berfikir panjang untuk menjaga keselamatan warga Indonesia daripada mengadakan Pilkada 2022 dan 2023,” jelas Sulaksono.
Selain itu, ia mengatakan, rakyat Indonesia akan setuju langkah penundaan Pilkada 2022 dan 2023. “Rakyat Indonesia lebih setuju pemerintah fokus penanganan Covid-19 dan prioritas penting lainnya misalnya ekonomi, pembangunan infrastruktur dan lainnya,” pungkasnya.
