Pemerintah harusnya membereskan dulu kasus korupsi Jiwasraya sampai BPJS Ketenagakerjaan sebelum mencanangkan wakaf nasional.
“Sblm canangkan Wakaf Nasional; bereskan dulu korupsi Jiwasraya, Asabri, Bansos & BPJSTK,” kata akun resmi Front Persaudaraan Islam (FPI) di Twitter @RebornFPI.
FPI mengatakan, rakyat sangat sulit mempercayai program wakaf nasional karena para koruptornya masih ada di pemerintahan. “Sulit percaya gerakan yg dicanangkan Pemerintah kalo malingnya justru orang² yg ada di Pemerintahan,” jelasnya.
Kata FPI, tidak mempermasalahkan yang setuju program pemerintah wakaf nasional. “Yg pro Wakaf, silahkan. Yg kontra pun, silahkan. Namanya wakaf tidak boleh ada paksaan,” jelasnya.
Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/01/2021) pagi. Pada kesempatan itu Kepala Negara juga meresmikan Brand Ekonomi Syariah.
Dalam sambutannya Presiden mengungkapkan, pada tahun ini Pemerintah akan terus mencari jalan dan menemukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan wakaf.
“Saya telah berkali-kali menyampaikan, menekankan pentingnya redistribusi aset, kemudian juga yang berkaitan dengan perluasan akses permodalan, kemudian juga penguatan keterampilan dan perubahan budaya dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satu langkah terobosan yang perlu kita pikirkan adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf,” ujarnya
