Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mempunyai jargon wong cilik tetapi sangat licik di mana kadernya melakukan korupsi bantuan sosial (bansos).
“Jargonnya wong cilik, isinya wong licik, korup lagi. Kan BANGSAT kek gitu,” kata aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicho Silalahi di akun Twitter-nya @Nicho_Silalahi.
Ia mengatakan, kelicikan PDIP terlihat laporan koran Tempo yang menyebut jatah madam untuk korupsi bansos tanpa ada potongan. “Jangan lupa jatah Madam tanpa potongan, jatah rakyat harus dipotong,” ungkap Nicho.
Nicho juga mempertanyakan kelanjutan dugaan korupsi bansos yang melibatkan anak Pak Lurah. “Apa Kabar Mas Goody anak pak lurah?” papar Nicho.
Disebutkan, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan politisi PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus mendapat jatah hingga Rp 3,4 triliun, separuh dari anggara bantuan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto yang meminta penyidik KPK turut memeriksa Herman Hery dalam kasus dugaan korupsi Bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menyoroti soal tuduhan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto terhadap Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery tersebut.
“Jangan sampai nanti trial by the press, jika tudingan itu tidak didukung bukti-bukti, tanpa chek and balance dan/atau cover both side sebagaimana diatur dalam kode etik Jurnalistik,” ujar Koordinator TPDI Petrus Selestinus.
