Pengamat: Terkait Pergantian Kapolri, HRS Dibidik Polisi di Berbagai Daerah

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS) dibidik polisi dari Polda Metro Jaya, Polda Jabar sampai Polresta Bogor Kota terkait pergantian Kapolri.

Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Selasa (1/12/2020). “Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar maupun Kapolresta Bogor Kota tidak ingin diganti ketika terjadi pergantian Kapolri. Makanya mereka menunjukkan kinerjanya,” ungkapnya.

Kata Amir Hamzah, biasanya dalam setiap pergantian Kapolri ada rivalitas dan mempunyai dampak ketika ada seseorang telah menduduki jabatan nomor satu di kepolisian. “Bisa jadi setelah Kapolri terpilih ada pergantian Wakapolri, pejabat di lingkungan Mabes Polri, Kapolda, bahkan sampai Kapolsek,” jelas Amir Hamzah.

Baca juga:  CBA: Laporan Harta Kekayaan tak Jelas, Integritas Luhut Dipertanyakan

Selain itu, Amir mengatakan, pemerintah seolah-olah menganggap HRS sebagai musuh. “Tindakan yang dilakukan pemerintah membuat pendukung HRS tidak tinggal diam sehingga memunculkan kegaduhan,” ungnkapnya.

Ia khawatir munculnya disintegrasi bangsa ketika pendukung HRS yang ada di luar jawa seperti Kalimantan, NTB, Sulawesi, Aceh, Sumatera menyatakan protes terhadap pemerintah yang memberlakukan Imam Besar FPI itu.

“Harusnya Rezim Jokowi mengikuti saran mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos) yang mengajak dialog dengan HRS. Pengalaman Bang Yos dalam menghadapi HRS dan FPI di Jakarta bisa dipakai Rezim Jokowi,” ungkapnya.

Baca juga:  Kasus Natuna, Kebingungan Rezim Jokowi Hadapi China

Rezim Jokowi yang tidak mau dialog HRS, kata Amir Hamzah menunjukkan ada kekuatan besar yang ingin melakukan adu domba pemerintah dengan umat Islam. “Rezim Jokowi sendiri dekat dengan RRC, belum lagi partai koalisi yang mempunyai kerja sama Partai Komunis Cina (PKC). Kedua faktor ini yang diduga tidak menginginkan dialog dengan HRS,” pungkasnya.