Oleh : Julianto Hendro Cahyono dan Abdul Salam Nur Ahmad )*
Jokowi sedang melanjutkan dan menuntaskan agenda Reformasi 98. Revolusi Halus ala Jokowi menghancurkan tatanan kapitalisme, yang sangat subur pada masa Rezim Orde Baru. Konglomerasi dan korporasi besar terancam. Harus berbagi dengan rakyat jelata.
Sehingga mereka konglomerasi dan korporasi besar menolal UU Cipta Kerja “Omnibus Law”. Omnibus Law menghantam sistem penguasaan sumber daya alam (SDA) seperti lahan hutan dan tanah yang dikuasai oleh korporasi besar, Oligarki konglomerat hitam, yang korup kolutif. Konglomerat dan backing-nya marah.
Dengan UU Cipta Kerja, Bab XIII Pasal 180, jutaan tanah di kota, lahan, hutan, tambang, yang sudah di bawah konsesi perusahaan besar, property, namun tidak dibangun dalam dua tahun, negara bisa mengambilnya. Untuk diberikan kepada rakyat. Redistribusi tanah untuk rakyat memungkinkan, pembagian Sertifikat Tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM) gratis , itu bukti bahwa keberpihakan Jokowi pada rakyat kecil.
“UU Cipta Kerja memungkinkan negara memberikan tanah untuk rumah rakyat di kawasan perkotaan dengan harga murah, atau bahkan gratis,” jelas Menteri Sofyan di Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Sejak memimpin, revolusi lembut ala Jokowi dilakukan dengan menggaungkan Revolusi Mental. Revolusi mental tak mendapatkan tanggapan. Kenapa ? Karena mental didikan Orba 32 tahun dan 10 tahun pemanjaan SBY, sudah telanjur merusak mental, sudah blong dan korup.
Jokowi banting stir dengan gerakan “Saya Pancasila”. Namun sunyi dukungan. Nyaris hanya Jokowi yang berani bilang: Saya Pancasila. Padahal sebenarnya Jokowi mengajak kepada gerakan revolusi mental. Koruptor mana berani bilang: Saya Pancasila.
Tak patah arang. Jokowi paham makna Pancasila. Dengan wujud keadilan sosial, dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia . Pancasila harus diwujudkan dimplemtasikan dalam kehidupan sehari hari. Pancasila harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Karena gerakan perlawanan pada Pancasila dari kelompok anti dan akan mengganti Pancasila sudah mengakar sampai ke anak-anak PAUD. Runyam memprihatinkan sekali.
Jokowi berpikir keras. Untuk mewujudkan mimpi mengubah kehidupan rakyat, karena esensi politik sebenarnya adalah tentang kekuasan dan uang, maka Jokowi menggalang kekuatan koalisi maksimal. Hanya menyisakan PKS dan Partai Demokrat. Jokowi ingin mengubah dengan revolusi halus ala Jokowi, lewat Parleman yang dia kuasai – meskipun dia tidak memiliki partai.
Azas pikiran logis Jokowi adalah Saya Pancasila, yang bahkan BPIP pun belum mampu menerjemahkan maksud Jokowi. Pancasila yang dibumikan belum berhasil dimasukkan ke sistem pendidikan yang telanjur dikuasai oleh kaum radikal, disusupi HTI dan kaum radikal kainnya.
Lalu? Jokowi pun menggunakan instrumen hukum – peraturan dan UU untuk membumikan Pancasila. Pikiran cerdas Jokowi bekerja. Bikin UU Cipta Kerja Omnibus Law. Ini sesungguhnya perubahan dahsyat revolusi mental yg menjadi cita cita Jokowi KH Ma’ruf Amin dalam pemerintahannya.
Siasat memakai Omnibus Law pun dilakukan setelah membenahi infrastruktur fisik: jalan, jembatan, bandara, pelabuhan. Menuju kesejahteraan rakyat.
Omnibus Law adalah suprastrukturnya, alat pelaksana kerja, atau aturan, hukum yang dibuat. Itu setelah benda fisik sebagai sarana terlaksananya bisnis, perdagangan, pembuatan barang dibuat. Ada sarana. Ada yang bisa menjadi fasilitas terlaksananya pergerakan ekonomi, pabrik, kawasan ekonomi khusus, dan pariwisata.
Yang Jokowi lakukan pertama untuk Indonesia adalah menggerakkan ekonomi. Ekonomi yang telah dikuasai oleh segelintir manusia. Satu persen orang Indonesia menguasai 99% kekayaan Indonesia. Segelintir 25 orang menguasai 3,4 juta hektar hutan/tambang. Akibatnya, kemiskinan merajalela.
Jokowi membongkar. Sejak 2015 deregulasi dilakukan, paket kebijakan ekonomi digulirkan. Sampai 16 kali. Daftar negatif investasi pun makin sedikit. Namun, upaya Jokowi tidak membuahkan hasil maksimal. Komitmen investasi hanya di atas kertas. Misalnya Raja Salman menjanjikan investasi 80 miliar dollar, realisasinya nol besar.
Kegagalan menarik investasi (dalam dan luar) karena tumpang tindihnya aturan investasi. Belum lagi serikat pekerja yang menjadi tuan atas buruh dan majikan. Investor ketakutan. Bahkan jadi ATM bagi pergerakan buruh – yang akhirnya ditunggangi kaum radikal. Runyam. Semua harus diubah.
Itulah sebabnya manusia seperti oligarki cendana and Kroninya yang selama tidak tersentuh hukum dapat mulai terlihat kehancurannya, Joko Tjandra , Syamsul Nursalim konglomerat hitam dll yang telah membawa lari uang rakyat dan bangsa Indonesia keluar negeri Save Heaven dan bisa dijebloskan ke penjara selama bertahun tahun tdk bisa tersentuh hukum , mereka sangat marah besar. Isu, hoaks, dibangun sedemikian rupa. Karena misalnya tanah yang sudah di bawah konsesi perusahaan besar, property, namun tidak dibangun, negara bisa mengambilnya. Untuk diberikan kepada rakyat. Revolution halus yang fenomenal ala Joko Widodo.
Yang menjadi pemikiran Presiden Jokowi adalah nasib jutaan rakyat yang belum mendapatkan pekerjaannya apalagi akibat pandemi Covid 19 pengangguran semakin bertambah, itulah pentingnya Omnibus Law sebagai solusi menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan masuknya investasi dengan membuka lapangan kerja baru untuk warga masyarakat Indonesia. Semoga Allah Tuhan YME selalu melindungi kita semua. Aamiin YRA.
* Julianto Hendro Cahyono Tokoh Aktivis Pergerakan 98 Trisakti Jakarta/Deklarator Barikade 98.
* Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 – PPJNA 98 dan tokoh aktivis 98 Bandung.
