by

Tolak Pilkada Ditunda, Aktivis Politik: Fahri Makin Kehilangan Akal Sehat

Akal sehat politikus Partai Gelora Fahri Hamzah makin kehilangan akal sehat atas pernyatannya menolak menunda Pilkada serentak 2020.

“Menolak Pilkada serentak ditunda menunjukkan Fahri Hamzah makin kehilangan akal sehat,” kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Rabu (23/9/2020).

Menurut Rahman, Fahri Hamzah tidak memikirkan kesehatan rakyat dengan menolak penundaan Pilkada 2020 serentak di saat Covid-19. “Partainya Fahri sudah mendukung para calon kepala daerah, maka harus dilanjutkan dan melupakan kepentingan rakyat,” paparnya.

Rahman mengatakan, rakyat akan menghukum partai politik termasuk Fahri Hamzah yang menolak menunda Pilkada 2020. “Semenjak mendukung anak dan menantu, Fahri Hamzah sudah tidak mendapat dukungan rakyat,” jelas Rahman.

Baca juga:  Jubir Era Presiden Gus Dur: Diduga Pelakunya Sama Penyandang Dana Sembako Maut & Persekusi Berencana

Fahri Hamzah menolak ditunda Pilkada serentak 2020 karena bisa menimbulkan kerusuhan.

“Lalu kemudian mau narik ke belakang, menghentikan transfer legitimasi yang akan habis pada bulan Januari (2021) nanti, yang apabila 270 daerah ini legitimasinya hilang, chaos akan terjadi di daerah,” kata Fahri dalam penjelasannya di ILC TvOne.

Sebenarnya, kata Fahri, saat krisis ekonomi dan kesehatan ini melanda akibat COVID-19, maka yang bisa menyelematkan adalah legitimasi pemerintah. Bahkan menurutnya, jika legitimasi terhadap penguasa itu kuat maka rakyat diajak untuk sejenak susah pun akan ikut. Dengan begitu, ia yakin krisis kesehatan dan ekonomi saat ini bisa dilalui.

Baca juga:  MA Putuskan Romi-Arsul Sebagai Pengurus PPP 2016-2021

“Sebab kalau kita masih punya kekuasaan yang legitimate, kita masih bisa menghadapi krisis kesehatan kita bisa menghadapi krisis ekonomi. Pemimpin kita yang legitimate itu bisa mengajak kita untuk hidup miskin bareng, makan dari hutan kita kembali ke nature. Tapi sekali kita kehilangan basis legitimasi itu berbahaya sekali,” jelas Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu.

Loading...
Loading...

loading...

News Feed