Ada kekhawatiran infiltrasi Partai Komunis Cina (PKC) melalui antek-anteknya di Indonesia lewat Pilkada serentak 2020. PKC menempatkan ‘orang-orang’nya di Pilkada sehingga ketika berkuasa kepentingan Cina tidak terganggu.
“PKC melalui kaki tangannya di Indonesia melakukan infliltrasi di Pilkada terutama daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Papua, Kalimantan, Maluku, Aceh,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Rabu (23/9/2020).
Menurut Amir Hamzah, PKC mempunyai kedekatan dengan partai di Indonesia. “Tidak menutup kemungkinan PKC yang mempunyai kedekatan partai tertentu menginginkan Pilkada serentak 2020 tidak ditunda,” papar Amir Hamzah.
Amir mengatakan, harusnya Presiden Jokowi mendengar aspirasi dua ormas Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah yang meminta Pilkada serentak 2020 ditunda di tengah Pandemi Covid-19. “Sudah ada dua kelompok yaitu Islam yang diwakili NU dan Muhammadiyah serta Nasionalis diwakili KAMI meminta penundaan Pilkada serentak 2020,” jelasnya.
Kata Amir Hamzah, Jokowi harusnya berterima kasih kepada NU, Muhammadiyah dan KAMI yang mengingatkan untuk tidak melanggar konstitusi dengan menunda Pilkada serentak 2020. “Kebijakan harus berdasarkan aspirasi masyarakat dengan tujuan agar tidak melanggar konstitusi yaitu melindungi nyawa masyarakat, jangan memaksakan pilkada karena merusak konstitusi,” ungkap Amir Hamzah.
Amir mengingatkan, orang-orang di sekitar Jokowi justru menjerumuskan mantan Wali Kota Solo itu melanggar konstitusi dan bisa jatuh karena memaksakan Pilkada serentak 2020. “Saat kejatuhan Orde Baru justru orang terdekat Presiden, Harmoko yang meminta Soeharto turun, begitu juga yang dilakukan Wiranto. Padahal mereka itu kesayangan Soeharto,” jelasnya.
