Gibran Rakabuming Raka (Gibran) dan Bobby Nasution bukan dinasti politik karena ada proses pemilihan langsung oleh rakyat dan bukan diwariskan.
“Kalau jabatannya ‘diwariskan’ tanpa pemilihan langsung oleh rakyat baru bisa disebut dinasti,” kata Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam keterangan kepada suaranasional, Jumat (18/9/2020).
Anis Matta mengungkapkan alasan partainya mendukung menantu dan putera Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilkada serentak tahun 2020. Kata Anis, keputusan tersebut dilandasi pada dinamika politik di daerah masing-masing. “Itu dinamika politik daerah,” kata Anis.
Anis Matta menegaskan bahwa partainya memberikan keleluasaan kepada pengurus daerah untuk mengarahkan dukungannya bagi kandidat kepala daerah di Pilkada 2020. Ia menyatakan semua jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat pasti memiliki banyak dinamika di lapangan.
“Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pengurus partai di daerah yang lebih mengetahui dinamika tersebut. Itu prinsip dasar dari kebijakan Gelora dalam Pilkada ini,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, dukungan Partai Gelora kapada anak dan menantu Jokowi, bukan berarti melanggengkan ‘dinasti politik’ kekuasaan. Sebab, dalam terminologi negara demokrasi, dinasti politik tidak ada karena semua dipilih melalui prosesi politik, bukan warisan kekuasaan secara turun-temurun.
“Dalam negara demokrasi tidak akan terjadi dinasti politik, sebab kekuasaan demokratis tidak diwariskan melalui darah secara turun temurun. Tapi dia dipilih melalui prosesi politik, orang yang masuk prosesi politik itu, belum tentu menang dan belum tentu juga kalah,” kata Fahri.
Menurut Fahri, dinasti politik saat ini hanya sebagai simbol saja seperti yang terjadi di Inggris, dimana pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang demokratis. “Suara rakyat disahkan oleh raja. Dinasti Windsor yang berkuasa di Inggris di ‘kerangkeng’ hanya sebagai simbol saja,” katanya.
Di Indonesia sendiri, kata Fahri, juga pernah dipimpin oleh dinasti politik yang menurunkan kekuasaan secara turun temurun melalui ‘darah’ seorang raja, yakni pada masa Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin Syailendra, Kerajaan Majapahit hingga Kerajaan Mataram baru yang dipimpin Panembahan Senopati (Danang Sutawijaya).
“Kalau sekarang di Indonesia, satu-satunya dinasti politik yang tersisa, ya Dinasti Hamengkubowono di Yogyakarta sebagai kelanjutan Kerajaan Mataram baru. Itupun kekuasaanya disamakan dengan gubernur, harusnya dinasti itu dipertahankan sebagai kekuatan simbol saja, tidak perlu diberi kekuasaan yang bertanggungjawab publik,” katanya.
Fahri mengungkapkan, keputusan Partai Gelora mendukung Gibran dan Bobby di Pilkada 2020 mendapatkan reaksi beragam, ada yang pro dan kontra. Yang pro berpandangan sudah sepatutnya, Partai Gelora sebagai partai baru dan terbuka, berkolaborasi dengan siapa saja, termasuk dalam hal dukungan di Pilkada.
Sementara yang kontra menilai Partai Gelora dinilai akan ikut melanggenggkan dinasti politik Presiden Jokowi. Apalagi selama ini Fahri Hamzah kerap mengkritik berbagai kebijakan Presiden Jokowi, sehingga dukungan Partai Gelora kepada Gibran-Bobby itu mengejutkan berbagai pihak.
“Saya berdebat dengan orang-orang yang mempersoalkan, anda ngerti nggak sih arti dinasti sebagai konsepsi politik? Lalu, saya tanya lagi anda ngerti nggak oligarki sebagai konsepsi politik? anda pasti nggga baca itu teori-teori terminologi dinasti politik,” kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
