Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan gerakan moral dan intelektual untuk melakukan pengawasan sosial, kritik dan koreksi terhadap penyelenggaraan negara.
Demikian dikatakan Ketua Dewan Pengurus Institute for Democracy Education (IDe) Abdurrahman Syebubakar kepada suaranasional, Sabtu (22/8/2020). “Dalam melakukan kritik terhadap penyelenggara negara, KAMI bergerak dalam koridor konstitusi dan sesuai kaidah ilmiah melalui aksi-aksi dialogis, persuasif dan efektif,” paparnya.
Bersama jejaringnya di daerah dan luar negeri, menurut Abdurrahman, KAMI akan menyerap aspirasi rakyat, kemudian menyuarakan dan memprjuangkan aspirasi tersebut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pada titik ini, KAMI mengambil peran sebagai penyambung lidah rakyat,” paparnya.
Merespon kegagalan, penyelewengan dan pembusukan negara oleh rezim Jokowi, kata Abdurrahman, KAMI mengajukan delapan butir tuntutan kepada penyelenggara negara, yang intinya, antara lain untuk: mengelola negara sesuai semangat pembukaan UUD45; menanggulangi Covid-19 dan menyelamatkan rakyat kecil dari dampak negatifnya; memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD45 serta menghentikan penegakan hukum yang diskriminatif; menghentikan sistem/praktek KKN, oligarki, dan politik dinasti; tidak memberi peluang bangkitnya komunisme dan ideologi anti Pancasila lainnya; mengusut tuntas pihak-pihak yang mengubah Pancasila; dan terakhir mendesak Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta MPR, DPR, DPD dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya.
