Aktivis Malari 74: Paksakan RUU Omnibus Law, Bumerang Buat Pemerintahan Jokowi

Memaksakan pengesahan RUU Omnibus Law bisa menjadi bumerang pemerintahan Joko Widodo (JOkowi). Rakyat makin tidak percaya kepada penguasa saat ini.

Demikian dikatakan aktivis Malari 74 Salim Hutadjulu dalam pernyataan kepada suaranasional, Jumat (15/8/2020). “Di berbagai daerah sudah menyatakan menolak RUU Omnibus Law,” ungkapnya.

Kata mantan tahanan politik era Soeharto ini, Pemerintahan Jokowi harus mendengar aspirasi kalangan buruh dan rakyat yang menolak RUU Omnibus Law. “Bukan menjawab aspirasi rakyat dengan mengerahkan buzzer untuk mendukung RUU Omnibus Law,” papar Salim.

Baca juga:  RJB Bertransformasi Jadi Perkumpulan, Wujud Kematangan Relawan

Salim mengatakan, RUU Omnibus Law justru menghambat investasi di Indonesia. “RUU Omnibus Law hanya untuk kepentingan korporasi besar,” pungkas Salim.