Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Juru Bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak karena duit Kemenhan masuk ke rekening pribadi mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Voxpol Network Indonesia Adhy Fadhly, SE, M.Ik dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (20/7/2020). “Uang negara masuk rekening pribadi itu sudah menyalahi aturan,” ungkapnya.
Kata Adhy, Dahnil mempunyai catatan buruk dalam kasus dugaaan korupsi acara kemah pemuda Islam yang diselenggarakan Kemenpora saat ia menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah.
“Dahnil pernah dilaporkan polisi kasus dugaan korupsi acara kemah pemuda Kemenpora. Dahnil sempat diperiksa namun kasusnya sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya,” jelasnya.
Menurut Adhy, PPATK juga harus turun tangan membongkar transaksi uang Kemenhan Rp48 miliar di rekening Dahnil. “Semua uang negara harus dipertanggungjawabkan. Walaupun membeli senilai Rp1000 rupiah harus dipertanggunjawabkan ke publik,” papar Adhy.
Dahnil mengatakan, temuan BPK ini sudah selesai. Pihaknya sudah mengklarifikasi sehingga Kemenhan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2019.
“Terkait dengan temuan BPK tersebut sudah dijawab oleh pihak Irjen Kemenhan kepada BPK dengan rinci dan jelas. Alhasil, opini LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Kementerian Pertahanan mendapat predikat WTP,” kata Dahnil.
Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, setidaknya ada lima kementerian/lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN. Salah satunya, Kemenhan. Dana tersebut diduga belum dilaporkan atau belum mendapat izin dari Menteri Keuangan.
Dahnil menerangkan, temuan BPK ini sebenarnya masuk dalam kategori kegiatan dari sejumlah atase Kemenhan saat mengampu tugas di luar negeri. Para atase ini sering membutuhkan dana yang segera dan cepat sehingga dilakukan pengiriman darurat.
“Untuk kegiatan atase-atase pertahanan di seluruh dunia dalam pelaksanaan tugasnya di luar negeri. Sebab, mereka membutuhkan pengiriman dana kegiatan yang segera dan cepat,” ungkapnya.
