Kasus Djoko Tjandra menjadi sorotan dunia internasional karena penghapusan red notice di interpol sebagai buronan kelas kakap kasus Bank Bali.
“Penghapusan red notice Djoko Tjandra jadi sorotan internasional karena terkait interpol yang berhubungan dengan negara lain,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (17/8/2020).
Kata Amir, penghapusan red notice Djoko Tjandra menjadikan dunia internasional menilai buruk pejabat di Indonesia. “Negara lain menilai buruk integritas polisi Indonesia,” jelas Amir.
Bukan hanya pencoretan red notice Tjoko Tjandra, kata Amir, oknum kepolisian juga memberikan surat jalan kepada buronan kelas kakap kasus Bank Bali itu.
“Kekayaan Brigjen Prasetyo Utomo yang saat membantu Djoko Tjandra sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) menaik tajam. Ini membuat masyarakat tidak percaya ke polisi,” paparnya.
Amir mencurigai keterlibatan oknum polisi dalam kasus Tjoko Tjandra bisa dikaitkan 60 calon jenderal polisi yang pernah dikirim ke Beijing. “Jadi pertanyaan publik, apakah ada semacam MoU polisi dengan Partai Komunis Cina sehingga membantu warga keturunan seperti Djoko Tjandra,” kata Amir.
Lanjut Amir, belum lagi rumor yang beredar di masyarakat, para petinggi kepolisian dibiayai pengusaha ketika promosi jabatan. “Kemungkinan-kemungkinan dan romor itu ada,” ungkap Amir.
