Pengamat: Jokowi tak Bisa Bedakan Anggaran dan Uang Negara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat tidak bisa membedakan anggaran dan uang negara seperti yang diperlihatkan marah kepada kementerian kesehatan yang baru menggunakan anggaran 1,53 persen.

“Anggaran Kementerian Kesehatan Rp 75 triliun tetapi duitnya tidak ada sama saja. Faktanya kementerian kesehatan belum bisa bayar alat kesehatan dikarena uangnya tidak ada,” kata pengamat politik Muhammad Huda kepada suaranasional, Selasa (30/6/2020).

Menurut Huda, Jokowi harusnya melihat fakta uang yang tersimpan di berbagai kementerian. “Bukan soal besaran anggaran saja agar pernyataan yang diungkapnya itu tepat sesuai sasaran,” paparnya.

Baca juga:  Ahok Diangkat Santri Kehormatan, Gus Nuril Jual Agama

Kata Huda, harusnya Presiden segera memangkas berbagai lembaga negara yang menghabiskan anggaran negara. “Staf khusus milenial, BPIP maupun lembaga-lembaga lainnya dihapus saja,” jelasnya.

Huda mengatakan, saran dari para ahli ekonomi untuk memangkas lembaga negara yang tidak ada manfaatnya tidak dijalankan presiden. “Presiden hanya bisa marah dan memperlihatkan ke publik bahwa hanya dirinya yang bisa bekerja,” pungkasnya.

Dalam sebuah video yang beredar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kejengkelannya saat membuka rapat terbatas bersama para menteri pada 18 Juni. Salah satu yang disinggung adalah soal belanja kesehatan.

“Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba,” kata Jokowi.

Baca juga:  Prabowo: Emak-emak Masuk Penjara, Anak Muda tak Berani Suarakan Kebenaran

Video tersebut menjadi perbincangan setelah dipublikasikan di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020). Awalnya merupakan video internal, namun akhirnya dipublikasikan karena beberapa pernyataan Jokowi dinilai perlu diketahui publik.

“Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi,” lanjut Jokowi.