Radikalisme kampus adalah isu politik liar yang dapat digunakan untuk membungkam nalar kritik publik, khususnya kritisme sivitas akademika.
Demikian dikatakan Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Prof Suteki di akun Facebook-nya. “kampus selalu mendidik setiap insan yang tumbuh dan dibesarkan di dalamnya, agar senantiasa melakukan koreksi dan kritik terhadap kondisi dan alienasi publik berdasarkan ilmu dan pengetahuan,” ungkapnya.
Kata Suteki, radikalisme kampus lebih mirip alat politik yang dapat digunakan untuk membungkam setiap ujaran berbeda, yang mengajukan koreksi kritis terhadap jalannya kekuasaan.
“Radikalisme, bisa menjadi alat politik untuk membungkam lawan politik kekuasaan, baik kalangan ormas maupun insan sivitas akademika,” paparnya.
Suteki mengatakan, seharusnya jika negara taat konstitusi, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Buktikan norma pasal apa yang dipersoalkan dalam isu radikalisme kampus, kemudian bawa kasus hukum yang didakwakan kelembagaan peradilan.
“Barulah di pengadilan, setiap pihak yang mendakwa wajib membuktikan dakwaannya. Sementara pihak terdakwa, diberi kesempatan untuk membela diri secara patut, equal, berdasarkan asas dan norma hukum yang berlaku,” jelas Suteki.
Menurut Suteki, isu radikalisme kampus dan atau tuduhan terpapar ideologi anti Pancasila dan lain-lain justru akan kontraproduktif dengan fungsi kampus yang nota bene-nya memang harus mendidik dan menghasilkan lulusan yang radikal dalam pengertian amelioratif.
“Berpikir mengakar, kritis, korektif, holistik serta searching the truth, nothing but truth adalah karakter civitas akademika dosen yang radikal,” pungkasnya.
