Cara represif diperlihatkan dengan mensomasi wartawan senior Farid Gaban yang mengkritik kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dan Blibli (Grup Djarum).
“Menutup kebenaran dari kritik dengan cara represi bernama somasi itu keji,” kata pengamat ekonomi politik Kusfiardi di akun Twitter-nya @SutanMajoEndah.
Kata Kusfiardi, Kerja sama Kementerian dengan swasta dibolehkan dengan memenuhi syarat akuntabilitas.
“Akuntabilitas jadi pertanyaan publik yang tak terjawab dalam banyak kerja sama Kementerian dengan lembaga swasta,” ungkapnya.
Wartawan senior Farid Gaban disomasi politikus PSI Muannas Alaidid karena mengkritik kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dan Blibli (Grup Djarum).
“Kaget mendengar jurnalis senior @faridgaban diancam somasi oleh pengacara/politisi PSI karena mengkritik kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dan Blibli (grup Djarum),” kata rekan Farid Gaban yang juga wartawan senior Dandhy Laksono di akun Twitter-nya @Dandhy_Laksono.
Dandhy menilai ancaman somasi Muannas Alaidid merusak esensi demokrasi. “Siapa yang sedang dia wakili dengan somasi itu? Somasi ini seolah demokratis, tapi merusak esensi demokrasi,” ungkapnya.
