Rezim Jokowi akan Tuding Radikal & Teroris Kelompok Kritis ke Penguasa

Pernyataan Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Rudianto yang menyatakan, ada kelompok teror, radikal dan khalifah yang menyiapkan aksi di tengah pandemi Covid-19 menjadi isyarat bagi kelompok kritis penguasa akan dituding bagian dari radikal dan teror.

“Kalau saya amati penyataan Pak Rudianto ini menjadi tanda bagi kelompok kritis akan distigma radikal dan teroris,” kata pengamat politik dan sosial Muhammad Yunus Hanis kepada suaranasional, Jumat (22/5/2020).

Menurut Yunus, pernyataan Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam itu dilanjutkan ada kelompok yang tidak terakomodir di pemerintah dilihat di media sosial.

Baca juga:  2 Tahun KM 50, Menuntut Janji Penegakan Hukum & Keadilan dari Presiden Jokowi!

“Kalau saya amati, kelompok tidak terakomodir yang dimaksud yaitu kelompok kritis kepada penguasa. Harusnya pemerintah tidak perlu takut ada kelompok kritis di media sosial karena bagian dari demokrasi,” ungkapnya.

Kata Yunus, harusnya pemerintah instropeksi adanya kelompok kritis penguasa karena ada buzzer Istana. “Kelompok kritis di medsos itu organik tidak bayaran karena jawaban atas keberadaan buzzer penguasa,” paparnya.

Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mewaspadai aksi teror yang dilakukan kelompok radikal dengan memanfaatkan situasi pandemi Covid-19. Selain itu, sulitnya kondisi kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 juga bisa meningkatkan angka kriminalitas.

“Dalam situasi nasional kita, masih ada yang menyuarakan khilafah, radikal dan teror. Bahkan, mereka saat ini melakukan konsolidasi dan menyiapkan amaliyah-amalIyah di tengah pandemiini,” kata Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Rudianto saat Diskusi Publik Virtual, bertema “Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional di Tengah Covid-19, yang digelar Majelis Nasional KAHMI, di Jakarta, Rabu (20/5).

Baca juga:  PKS Ingatkan Presiden Jokowi Segera Pulangkan Habib Rizieq

Bahkan, lanjut dia, di media sosial masih banyak kelompok yang tidak terakomodir oleh pemerintah saat ini. “Meskipun, Prabowo dan Presiden Jokowi sudah bersatu, namun di kalangan grassroot (akar rumput) masih kita rasakan adanya perpecahan,” ujarnya.