Oleh: Tardjono Abu Muas, Pemerhati Masalah Sosial
Dari awal merebaknya penyebaran wabah virus corona (Covid-19) pada pertengahan Desember 2019 di Wuhan China, patut diduga pemangku kebijakan negeri ini masih fokus pada perbaikan bidang ekonomi yang sudah terasakan mulai jeblok. Sehingga beredarnya pemberitaan betapa ganasnya penyebaran Covid-19 yang masif dan mematikan ini tak direspon positif bahkan cenderung meremehkan, yang pada gilirannya tak ada upaya-upaya antisipasi yang memadai.
Berawal dari kurangnya antisipasi, imbasnya begitu Covid-19 ini mulai berselayar di negeri ini pada awal Maret 2020 lalu, hingga kini sudah lebih dari dua bulan kita lawan penyebaran virus yang satu ini masih saja kegagapan mewarnainya. Tumpang-tindih kebijakan terjadi, termasuk yang teranyar kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan mengenai beroperasinya kembali moda transportasi di tengah pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) masih berlangsung di beberapa daerah.
Kondisi kegagapan yang muncul sangat mungkin terjadi karena belum terfokusnya penanganan menghadapi penyebaran Covid-19. Masih nampak satu sisi ingin menghadapi penyebaran Covid-19, pada saat yang sama di sisi lain ingin berupaya agar ekonomi tidak jeblok atau anjlok. Jika hal ini yang terjadi, maka bisa dikatakan program yang setengah-setengah, padahal menghadapi ganasnya penyebaran virus yang satu ini tak eloklah jika dihadapi dengan setengah hati yang dihantui ketakutan bidang ekonomi remuk-redam.
Dampak dari kurang fokusnya penanganan menghadapi Covid-19 ini, maka muncullah berbagai wacana termasuk wacana yang mutakhir tentang relaksasikah, evaluasi PSBB-kah dan wacana-wacana lain yang ujung-ujungnya faktor ekonomi menjadi fokus kekhawatirannya. Bukan masalah keselamatan masyarakat yang menjadi fokus pertama dan utamanya.
Kini, pemangku kebijakan dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, fokus hadapi wabah Covid-19 sampai tuntas dan kesampingkan ekonomi. Kedua, berjalan setengah-setengah dalam arti wabah Covid-19 dihadapi dan ekonomi pun masih terus dijalankan walau berbagai kebijakan berbenturan dengan pelaksanaan PSBB.
Akhirnya, sampailah pada satu titik dengan sebuah pertanyaan, beranikah pemangku kebijakan negeri ini bertekad “Stop Virus dan Ekonomi Kolep?”. Dalam artian selesaikan sampai tuntas menghadapi virus yang satu ini dengan risiko ekonomi jeblok?
