Kepala Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tidak mampu menjelaskan cara Pancasila mengatasi virus corona baru (Covid-19).
“Seharusnya sebagai Kepala BPIP tak sekadar menghimbau rakyat, tetapi sepantasnya mengarahkan rezim penguasa negeri ini dengan jelas bagaimana solusi Pancasila dalam menangani wabah,” kata Departemen Penggalangan Aspirasi Masyarakat IJM (Indonesia Justice Monitor) Agung Wisnuwardana, Ahad (26/4/2020).
Kata Agung, harusnya Yudian Wahyudi mampu menerjemahkan solusi Pancasila melawan wabah secara riil dari A sampai Z.
“Saya khawatir, Kepala BPIP memang tidak paham bagaimana solusi Pancasila dalam menangani Covid-19,” ungkapnya.
Menurut Agung, Selama ini BPIP hanya mampu menjadikan Pancasila sebagai narasi tembakan melawan pemahaman Islam yang distigmatisasi sebagai radikal, misal ajaran Islam tentang Khilafah.
“Seharusnya kondisi saat ini dijadikan sebagai peluang besar buat BPIP untuk menunjukkan kehebatan Pancasila dalam menangani wabah Covid-19,” paparnya.
Fakta lapangan, pada waktu awal penguasa negeri ini malah menganggap remeh Covid-19. Ada pejabat negara yang bilang Indonesia kebal corona karena sering makan nasi kucing. Rezim penguasa malah membuka Indonesia untuk turis asing dan bahkan terus membolehkan masuknya TKA Cina.
“Apakah Kepala BPIP tidak memberikan arah kepada rezim negeri ini, bagaimana solusi Pancasila ketika wabah meledak di Wuhan pada Desember 2019?” tanya Agung.
Ia mengatakan, solusi mengatasi corona berikutnya, rezim negeri ini lebih blunder dengan mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2020 yang cenderung pada penyelamatan ekonomi daripada menyelesaikan wabah. Solusi utang luar negeri plus peluang defisit anggaran lebih dari 3% sangat kental dengan pendekatan kapitalisme.
“Seharusnya Kepala BPIP dapat memberikan arah bagaimana solusi Pancasila terkait anggaran untuk menangani Covid-19. Kondisi wabah Ini seharusnya dijadikan peluang oleh Kepala BPIP sebagai sosok Begawan Pancasila,” ungkapnya.
Agung mengatakan, solusi serius Covid-19 adalah rezim penguasa seharusnya sejak awal tak boleh menganggap sepele wabah Covid-19 dan tidak membuat kebijakan blunder yang merusak.
Rezim penguasa seharusnya segera melakukan pelacakan dan tes sebanyak dan secepat mungkin sejak wabah meledak di Wuhan Desember 2019.
“Rezim seharusnya segera melarang masuknya TKA dari wilayah wabah seperti China. Rezim penguasa seharusnya segera menyiapkan karantina wilayah bila terjadi penyebaran dengan seluruh konsekuensinya termasuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang dikarantina,” pungkasnya.
