Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pusing program Presiden Jokowi karena bisa membuat defisit uang negara menunjukkan tidak kuat bekerja dengan pemimpin abal-abal.
“Sri Mulyani ahli ekonomi yang sangat terukur. Pengakuan jujur Sri Mulyani pusing merealisasikan program Jokowi karena bisa membuat defisit anggaran negara menunjukkan ia tidak kuat bekerja dengan pemimpin abal-abal,” kata pengamat politik dan sosial Muhammad Yunus kepada suaranasional, Selasa (4/2/2020).
Menurut Yunus, Sri Mulyani terlihat punya kemampuan mengelola anggaran negara ketika di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Namun, kemampuan Sri Mulyani tidak terlihat ketika bergabung dengan pemerintahan Jokowi,” ungkap Yunus.
Kata Yunus, Jokowi bukan pemimpin yang teliti ketika mengusulkan program pemerintah. “Jokowi saja pernah menandatangi kebijakan yang penting tetapi tidak dilihat isinya,” jelasnya.
Yunus mengatakan, kebijakan Jokowi tanpa sebuah kajian yang komprehensif. “Seperti program listrik 35 ribu MW yang belum mencapai target penyelesaian,” pungkasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kerap merasakan resah lantaran harus ikut bertanggung jawab mengakodomodasi janji- janji kampanye Presiden Joko Widodo ( Jokowi).
Kata Sri Mulyani, banyak janji-janji kampanye Jokowi selama Pilpres 2019 lalu, punya dampak sensitif pada pengelolaan anggaran.
Sebagai bendahara negara sekaligus pembantu presiden, dirinya perlu memutar otak agar kondisi keuangan negara tak jebol, namun di sisi lain tetap bisa merealisasikan janji-janji kampanye atasannya itu.
Dicontohkannya, salah satu janji kampanye yang cukup membuatnya risau adalah kartu pra-kerja. Sebabnya, Jokowi memberikan janji untuk memberikan kartu pra-kerja kepada kepada 2 juta penduduk dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun.
“Salah satu yang di-promise Presiden kala itu kartu pra-kerja Rp 10 triliun. Ini saya tanya ‘Pak ini gimana caranya?’ kemudian Pak Presiden bilang ‘Udah dipikirin nanti saja. Pokoknya kampanye dulu,” ucap Sri Mulyani menirukan jawaban Jokowi saat itu, di Jakarta, Kamis (31/1/2020).
