Rezim Joko Widido (Jokowi) menyakiti rakyat atas kebijakan pembantu presiden mendapat mobil baru lagi.
“Kebijakan menambah mobil baru bagi pembantu Presiden Jokowi sangat menyakiti rakyat,” kata aktivis Malari 74 Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Selasa (28/1/2020).
Mantan tahanan politik era Soeharto ini mengatakan, Rezim Jokowi makin ugal-ugalan mengeluarkan anggaran negara untuk kepentingan kelompoknya.
“Menambah mobil baru tentunya menggunakan anggaran negara. Rakyat yang bayar pajak dibebani dengan pencabutan subsidi,” ungkap Salim.
Kata Salim, DPR harus menolak pembelian lagi mobil untuk pembantu presiden. “DPR jangan diam saja,” kata Salim.
Sebelumnya, para pembantu presiden Jokowi akan mendapatkan mobil baru yang menggunakan tenaga listrik. Kata Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, dukungan terkaitan percepatan kendaraan ramah lingkungan itu akan dicontohkan oleh jajaran Pemerintah untuk menggunakan mobil listrik dalam aktivitasnya.
“Kami belum menetapkan modelnya apa, tetapi saya memesan ada 100 mobil listrik. Saya mengharapkan ada beberapa eselon I dan eselon II menggunakan mobil ini,” ujarnya di Bandara Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Senin 27 Januari 2020.
Penggunaan mobil listrik tersebut, juga akan diterapkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal. Budi mengatakan, Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia juga akan menambahkan 10 unit kendaraan listrik di jajarannya.
“Pak Bahlil juga sudah bersedia bersama-sama (menggunakan mobil listrik), sehingga jumlahnya menjadi 110 unit,” tuturnya.
