Istana mengkritik keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mempersiapkan dan mengatasi banjir di Jakarta.
“Seorang Gubernur Jakarta pasti ngerti dan tahu masalah yang terjadi di DKI karenanya berkali-kali saya ingatkan bahwa retorik dan wacana harus dihentikan,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, Ahad (26/1/2020) dikutip dari detik.
Kata Ngabalin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus mengatasi masalah banjir di wilayahnya.
“Kehadiran pemerintah menjadi kata kunci Pak Gub, jangan lupa bahwa kewajiban dan tugas pemerintah daerah wajib mengatasi banjir sehingga rakyat percaya dengan hadirnya pemerintah DKI di wilayahnya dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.
Kata Ngabalin, masyarakat tidak bisa disalahkan yang menilai buruk Anies dalam mengatasi banjir di ibu kota.
“Jangan salahkan masyarakat kalau pemerintah DKI mendapatkan cibiran dari masyarakat pengguna fasilatas umum di DKI,” tuturnya.
“Sekedar saya ingatkan kembali kembali pemda DKI bahwa salah satu tugas penting pemprov adalah mengatasi banjir di area kerja Pemda DKI,” sambung Ngabalin.
Menurut Ngabalin, penanganan banjir di semua wilayah di Jakarta merupakan ranah Pemprov DKI.
“Dalam struktur organisasi yang otonomnya ada di tingkat provinsi. Salah satunya ada Kepala Dinas Tata Air yang berdiri sendiri (dulu Kepala Dinas PU menangani jalan infra struktur dan tata air), karena cukup beratnya tugas maka dibentuk Dinas Tata Air salah satunya penanggulangan banjir, dan ada BNPB. Selain itu setiap kecamatan dulu ada perahu karet dan lain-lain, itu menandakan memang tupoksinya pemda dan tidak meliahat area kawasan, memang area itu kawasan Sekneg, apa menanggulangi banjir lihat-lihat kawasan? Toh setiap pembangunan di kemayoran juga harus ada blok plan dan site plan dari Pemda DKI,” papar Ngabalin.
