Menkopolhukam Mahfud MD mem-pemberi harapan palsu (PHP) kepada tokoh bangsa dan lintas agama lagi dengan mengutarakan Presiden Jokowi tegas dalam pemberantasan korupsi.
“Dulu tokoh bangsa dan lintas agama dibawa Mahfud ke Istana untuk mendesak pengeluaran Perppu KPK. Namun faktanya Jokowi tidak mengeluarkan Perppu KPK,” kata pengamat politik Muhammad Huda kepada suaranasional, Sabtu (18/1/2020).
Menurut Huda, kalau Jokowi komitmen dengan pemberantasan korupsi harusnya mengeluarkan Perppu KPK.
“UU KPK yang baru justru menghambat pemberantasan korupsi. Lihat saja kasus suap yang melibatkan elit PDIP belum ada izin dewan pengawas KPK untuk melakukan penggeledahan,” ungkapnya.
Kata Huda, publik menilai Mahfud MD sudah tidak mempunyai integritas sejak bergabung di pemerintahan Jokowi. “Di dalam pemerintahan Jokowi, Mahfud MD tidak bisa mengubah aturan dan mempengaruhi pejabat terkait,” jelas Huda.
Sebelumnya Mahfud menilai Presiden Joko Widodo telah bertindak tegas, terutama dalam memberantas korupsi.
“Terutama Presiden sangat tegas. Gebuk itu koruptor, selesaikan masalah inefisiensi, deradikalisasi. Konsep itu tidak mudah, sehingga kita harus bersabar,” ujar Mahfud, Jumat (17/1/2020).
