Pidato visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung masalah hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Hukum dibengkokkan, HAM diabaikan,” kata sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola di akun Twitter-nya @tamrintomagola.
Thamrin berkomentar seperti itu menanggapi berita dari CNN Indonesia berjudul “Jokowi Diprotes karena Tak Bahas Visi Hukum dan HAM”.
Thamrin mengkritisi kebijakan Jokowi yang lebih mengutamakan investor. “Investor dan militer dirangkul dengan karpet merah,” ungkapnya.
Sebelumnya Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) mengkritik penyampaian visi Presiden terpilih Jokowi yang dinilai lebih banyak membahas soal masa depan ekonomi nasional. Jokowi dianggap tak menyinggung banyak hal soal pembangunan negara hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).
Padahal, menurut Direktur Eksekutif ICJR Anggara, untuk mendorong pembangunan ekonomi, perlu pembangunan negara hukum demi kepastian berusaha di Indonesia.
“Dalam konteks pidato presiden, ICJR mengingatkan bahwa pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” katanya melalui keterangan tertulis.
