PBNU Minta Jatah Menteri

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin harus mengakomodir kader Nahdlatul Ulama (NU) untuk duduk di jajaran kabinet.

“Kalau namanya siapa, saya belum bisa sebut sekarang. Memang sudah ada kadernya, tapi kita lihat nanti, karena itu semua diserahkan pada NU. Yang namanya orang menyodorkan, bisa dipertimbangkan semua,” kata kata Rais Aam Pengurus Besar NU, KH Miftachul Akhyar, Ahad (23/6).

Kiai Miftachul Akhyar juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menerima apapun putusan yang akan disampaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil kesimpulan sidang sengketa pilpres pada pekan depan.

“Putusan apa pun nanti akan kita nilai baik, tentu harus adil dan penuh kecermatan. Kita imbau umat dan anak bangsa, semua keputusan diterima baik,” ujarnya.

Kiai Miftachul Akhyar mengklaim banyak kadernya yang layak menjadi menteri.

“Kita sejak dulu siap. Tapi tinggal ”jalan geraknya” ini. Kalau kader kita ada banyak,” katanya.

NU juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari pergerakan aksi yang dianggap hanya menghabiskan energi dan rawan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya.

“Tidak usah ”gerak geruduk” yang habiskan energi dan dimanfaatkan orang lain. Ada atau tidak ada, keputusan itu akan terjadi. Kita percaya kebenaran itu sudah begitu nyata di hadapan kita jangan ragu lagi,” ujarnya.