Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mengklaim proyek “Jalur Sutra Baru” (Belt and Road Initiative/BRI) dari China telah menjadi alternatif untuk mendukung pembangunan Indonesia. China sebagai penyokong dana dinilai mampu memenuhi kebutuhan internasional.
Indonesia ikut berpartisipasi di dalamnya. Koridor Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali ditawarkan dalam proyek tersebut.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, proyek-proyek “Jalur Sutra Baru” harus berkontribusi mengurangi kemiskinan di dunia, khususnya Indonesia. Populasi keempat provinsi yang menawarkan proyek ini memiliki 30 juta penduduk. Di Bali, angka kemiskinan mencapai 9 persen.
“Ini sejalan dengan dasar program pemerintah, mengurangi kemiskinan dan melindungi lingkungan hidup,” ujarnya di Beijing, Minggu (28/4).
Menurut dia, sebuah proyek disebut berhasil jika dapat menekan angka kemiskinan dan menciptakan peluang kerja lokal. Kerja sama ekonomi dengan luar negeri, kata dia, hal yang tidak bisa dihindari saat ini. Menurut Luhut, tidak ada wilayah yang dapat bertahan dengan menutup perbatasan dari perdagangan. “Indonesia percaya keterbukaan, pragmatisme, dan inovasi,” ujarnya.
Kerja sama peningkatan ekonomi kawasan, kata dia, telah dilakukan antara Indonesia-China, yang ditandatangani Deputi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin & Vice Chairman National Development and Reform Commission (NDRC) Ning Jizhe. Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi salah satu proyek yang ditandatangani.
Mewakili Presiden Joko Widodo, Luhut akan memanfaatkan jaringan China untuk meningkatkan performa Kuala Tanjung. Luhut mengatakan, NDRC bersedia memanfaatkan jaringan mereka untuk menggunakan jasa pelabuhan Kuala Tanjung.
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan proyek lain yang bisa dikerjasamakan. Misalnya jalan tol dari Pematangsiantar ke Danau Toba. Proyek ini harus selesai pada 2021 agar bisa meningkatkan pariwisata Danau Toba.
“Selain itu, pembangunan Mandalika, Banyuwangi, Danau Toba, Borobudur, dan Toraja,” katanya.
Deputy Ning mengatakan, NDRC bisa berpartisipasi dalam beberapa proyek infrastruktur di Indonesia. Luhut membuka kesempatan mereka untuk turut serta. Namun, ditetapkan sejumlah syarat, standar lingkungan yang baik, pendekatan pembangunan terpadu, pemanfaatan tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, dan berpedoman pada standar internasional.
