Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak memperdulikan etika birokrasi dengan meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan program Jokowi.
“Aturan dan etika birokrasi tak dipedulikan lagi, demi kekuasaan semua mau ditabrak,” kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Simanjuntak di akun Twitter-nya @Dahnilanzar.
Kata Dahnil, landasan ASN itu undang-undang dan kepentingan dan bukan pada kekuasaan.
“Kepres bila bertentangan dengan UU dan kepentingan Publik, ASN dan kepala daerah tentu bisa menolak dan protes, karena semua pijakannya adl kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo, melarang para aparatur sipil negara (ASN) bersikap netral jelang Pilpres 2019. ASN diwajibkan tetap tegak lurus dengan pemimpinnya. Apa maksud perintah Tjahjo?
“Aparatur sipil negara sebagai birokrasi, di pusat, daerah anda tidak boleh netral. Punya bupati dipilih lewat Pilkada siapapun yang jadi, tugas bapak ibu yang duduk di pemerintahan kabupaten/kota harus loyal hormat tegak lurus kepada kepala daerah, dari manapun dia berasal, partai manapun, suku agama apapun, harus tegak lurus. Termasuk gubernur juga, ini bagian tidak terpisahkan,” kata Tjahjo ketika memberikan sambutan di Rakor Program Pengembangan SDM Kepala BPSDM se-Indonesia, di The Rich Jogja Hotel, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (2/3/2019).
