Pencitraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbasis kebohongan seperti keberadaan mobil Esemka.
Demikian dikatakan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam diskusi di Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Kata Said, saat ini daftar korban kebohongan Esemka antara lain Prabowo yang konon katanya pesan 5 unit. Hendaknya semua korban mengajukan class action atas kebohongan yang dialaminya.
“Ada yang menang tender tapi sahamnya belum terdaftar, itu terjadi pada ruas jalan yang ia amati. Bagaimana ini bisa terjadi? “tanya Said.
Kata Said, pencitraan berbasis kebohongan harusnya dihentikan. Termasuk kebohongan dan kata-kata kasar. Mungkin ada komandannya dengan Tim Cyber yang memproduksi kebohongan.
Bohong tidak bermasalah bila yang melakukannya bukanlah seorang Presiden Republik Indonesia.
janji yang tidak dilaksanakan itu adalah kebohongan.
Selain itu, ia mengatakan, kebohongan Rezim Jokowi terkait BBM satu harga di Papua maupun daerah lainnya.
“Yang terjadi Pertamina diminta membangun SPBU di daerah terpencil dan tidak layak yang “kerugiannya” ditanggung oleh pertamina. Tidak ada yang salah dalam kebijakan cuma namanya terlalu politis karena yang terjadi adalah perluasan SPBU,” pungkas Said.
