Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak jelasnya dana pembelian sabun di Garut senilai Rp 2 miliar.
“Wapres JK tidak tahu sumbernya dana pembelian sabun itu. Pramono mengatakan sumber dana dari TKN Jokowi-JK. Ngabalin beda lagi sumber dana pribadi Jokowi,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Rabu (23/1/2019).
Menurut Muslim, publik harus mengetahui sumber dana yang digunakan Jokowi dalam membeli sabun yang nilainya sampai Rp 2 miliar. “Jangan sampai ada penyimpangan, termasuk digunakan untuk kepentingan kampanye,” jelas Muslim.
Muslim mengatakan, KPK tidak perlu takut untuk memeriksa Jokowi. “KPK makin dipercaya bila memeriksa Presiden Jokowi dalam kasus pembelian sabun yang nilainya Rp2 miliar,” ungkap Muslim.
Kata Muslim, harusnya Jokowi membuat kebijakan yang menguntungkan buat pengusaha kecil yang membuat sabun itu. “Bukan memborong yang nilainya sampai Rp 2 miliar. Harusnya membantu dalam bidang pemasaran atau dinas terkait untuk mempromosikan atau diikutkan dalam berbagai pameran usaha kecil,” pungkas Muslim.
