Joko Widodo (Jokowi) mengakui tidak punya potongan pers tetapi di era kekuasaanya ada tudingan makar terhadap para tokoh nasional tanpa disertai bukti dan penguasaan pers agar ada penyeragaman.
Demikian dikatakan aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Jumat (18/1/2019). “Orang jujur tentu tidak mengaku jujur, orang lain yang menilai, begitu juga soal diktator. Orang lain yang menilai orang itu diktator atau bukan,” ungkapnya.
Kata Rahman, indikasi Jokowi diktator bisa dilihat orang-orang yang tidak sesuai dengan kebijakannya dicari kesalahannya. “Habib Rizieq sangat keras mengkritik kebijakan Jokowi dicari-cari kesalahannya, mulai rekayasa chat mesum dan sebagainya,” ungkapnya.
Rahman mengatakan, Jokowi sebagai orang Jawa sangat halus termasuk kebijakannya yang terindikasi diktator. “Semua media dikuasainya bahkan sampai menyewa para buzzer untuk penggiringan opini di media sosial,” ungkap Rahman.
Sebelumnya Jokowi mengakui tidak potongan diktator tetapi di era kekuasaanya ada tuduhan terhadap beberapa tokoh nasional melakukan makar.
Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menegaskan tidak mempunyai “potongan” diktator atau otoriter.
Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan “closing statement” pada acara debat perdana calon presiden dan wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1) malam.
“Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak punya potongan diktator atau otoriter,” kata Jokowi.
