Oknum Kades di Lamongan Diduga Lakukan Penyelewengan Program Plesterisasi RTLH

Program plesterisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kabupaten Lamongan dengan tujuan pengentasan kemiskinan yang salah satunya melalui kesehatan hunian menjadi salah satu program prioritas yang digalakkan Pemkab Lamongan, namun dalam prakteknya ternyata masih terdapat persoalan dan dinilai kurang transparan.

Seperti yang diungkapkan warga dusun Suci Desa Jubellor kecamatan Sugio yang tidak mau disebutkan namanya, mengungkapkan serta menilai program plesterisasi tahun 2017 dan 2018 di desa Jubellor dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan.

“Program plesterisasi yang kami terima tidak sesuai aturan yang ada, karena tidak sampai Rp 1 juta,” ungkapnya.

Mengetahui hal itu, pihaknya juga pernah menanyakan perihal tersebut pada kepala desa serta mengakui tentang kekurangan dana yang diterima bahkan masalah inipun sudah dimediasi sama pihak kecamatan Sugio. Kades jubellor dihadapan forum mengatakan siap mengembalikan dana tersebut namun sampai saat ini belum terealisasi.

Baca juga:  Produksi Garam Lamongan Melebihi Target

Tak hanya itu, pihaknya juga menyebutkan program plesterisasi untuk tahun 2018 dari empat dusun yang ada di desa Jubellor hanya warga dusun Suci yang tidak mendapat bantuan plesterisasi, dirinya juga merasa heran dengan kebijakan perangkat desa kenapa hanya dusun suci yang tidak menerima.

“Warga dusun suci tidak menerima bantuan plesterisasi, tapi dusun lain kok menerima, jika merujuk keadilan ini namanya tidak adil. Dusun lain dapat tapi dusun suci tidak,” ungkapnya dengan nada geram.

Pihaknya berharap atas dugaan penyelewengan program plesterisasi yang ada di desa Jubellor ini menjadi perhatian serius, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum. Warga juga akan menuntut keadilan ke pemerintah pusat dengan akan mengupas ketidak beresan dana desa yang terjadi di desa Jubellor.

Baca juga:  Harga Bawang Putih Meroket, Mentan Klaim Stok Aman

“Semoga ada kejelasan dan realisasi mengenai program tersebut dan tidak tebang pilih, sehingga gejolak masyarakat dusun suci tidak meluap karena merasa di anaktiri kan,” harapnya.

Sementara itu kepala desa Jubellor, Suliwarno saat dikonfirmasi lewat sambungan seluler terdengar nada sambung tapi tidak ada respon dan terkesan mengabaikan.(RINTO CAEM)