Pimpinan Cabang Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (PC LPBH NU) Lamongan mengadakan ta’aruf dan rapat persiapan pengukuhan yang juga di barengkan dengan Pelantikan Pengurus PCNU Lamongan periode 2018-2023 yang rencana akan dilaksanakan bulan Januari tahun 2019, Kamis (20/12/2018). Acara digelar di PCNU Lamongan.
“LPBH NU Lamongan ke depan selain menjadi bantuan warga NU ketika menghadapi permasalahan hukum juga harus bisa menjadi bagian penting terhadap semua permasalahan sosial. Harus peka dan respon cepat sebelum dampaknya lebih besar,” ujar KH. Masnur Arif, SH sebagai Pembina LPBH NU Lamongan dalam mengawali ta’aruf tersebut.
Selain itu LPBH NU Lamongan ke depan harus bisa bersanding dengan pemerintah daerah, dalam hal ini bisa terlibat secara langsung dalam mekanisme pembuatan Perda ataupun Hearing dengan DPRD, sehingga produk-produk hukum dalam Perda juga benar-benar berpihak kepada masyarakat terutama warga NU, tambah beliau.
Ketua PC LPBH NU Lamongan Nihrul Bahi Alhaidar mengatakan, pihaknya bertugas untuk melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi dan kajian kebijakan hukum.
“LPBH NU Lamongan kali ini punya makna strategis menyusun sekaligus memformulasikan agenda ke depan, untuk mengantisipasi perkembangan kebuntuan warga NU di bidang hukum. Sehingga, LPBH NU Lamongan bisa bermanfaat dan solusi terwujudnya keadilan,” tegasnya.
Advokat yang juga aktivis ini menambahkan, dalam suasana transitional justice (peralihan hukum), bangsa Indonesia mempunyai agenda besar menuntaskan penegakkan supremasi hukum.
“Apalagi baru-baru ini ada badai tsunami besar berupa tertangkapnya beberapa pejabat oleh KPK. Ini justru menambah keruwetan dan batu sandungan yang tak gampang dalam mereformasi hukum di negeri ini,” tukasnya.
Gus Irul (panggilan akrabnya) berharap, LPBH-NU Lamongan bisa menjadi garda terdepan dalam melakukan advokasi dalam bentuk investigasi dan menjadi penengah di antara pihak bersengketa. Kerusuhan dengan memunculkan isu SARA, terorisme dan paham radikalisme adalah ancaman bagi peradaban kemanusiaan.
“Peran LPBH-NU harus cepat tanggap mengadvokasi. Karena itu, kader-kader LPBH-NU harus setia pada fakta dan mampu menulis kronologis,” pungkasnya. (Rinto)
