Pembatalan secara tiba-tiba Bahan Bakar Minyak (BBM) membuktikan tidak ada komunikasi yang baik di pemerintahan Jokowi.
“Menurut saya itu ada miskomunikasi,” kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Imelda Sari, Sabtu (12/10).
Imelda menekankan bahwa kepemimpinan nasional harus mengambil peran dalam setiap pengambilan kebijakan strategis. Artinya, sebelum ada keputusan yang final, Jokowi harus membicarakan tentang itu dengan berbagai pihak terkait. Termasuk dengan para petinggi partai yang ada di negeri ini, atau setidaknya dengan partai koalisi.
Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berkuasa.
“Partai Demokrat (SBY) ketika mengambil suatu keputusan dan itu kemudian dibicarakan oleh semua pimpinan partai politik bukan hanya by phone tapi dalam satu rapat yang sudah diketok kemudian disampaikan secara komperhensif (ke publik),” pungkasnya.
