Mantan Anggota DPR: Pengganti Idrus Marham, Agus Gumiwang Koruptor Pajak

Agus Gumiwang Kartasasmita (IST)

Agus Gumiwang Kartasasmita yang menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Idrus Marham diduga terlibat kasus penggelapan pajak.

“Anak buah presiden koruptor melulu. Idrus korupsi dicopot ganti Agus, koruptor pajak juga,” kata mantan anggota DPR Djoko Edhi Abdurrahman di akun Twitter-nya @jokoedy06.

Agus Gumiwang pernah dilaporkan Indonesia Club atas temuan tunggakan pajak tunggakan pajak 2008-2012 hingga mencapai Rp 116.094.597. 396.

Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro melaporkan politikus Partai Golkar ke KPK pada awal Januari 2018.

PT Asiana Lintas Cipta Kemang (ALC), perusahaan properti yang Direktur Utamanya Loemoengga Haoemasan Salomons tak lain istri Agus Gumiwang belum melunasi pajak bahkan cenderung mangkir dari kewajibannya.

Baca juga:  Ahok Munculkan Bara Revolusi di Indonesia

Modusnya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita di Juni 2016 selalu proaktif melobi Kantor Pelayanan Pajak DJP Jakarta Selatan Satu terkait tunggakan pajak PT ALC 2008-2012 sebesar Rp 116.094.597.396.
“Patut diduga, hal itu bertujuan menghapuskan tunggakan pajak. Ini merupakan indikasi tindak pidana korupsi yang membuat PT ALC belum menjalankan kewajibannya hingga sekarang,” kecam Gigih.

Lebih lanjut dia menerangkan, penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita jelas masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Praktik semacam ini justru telah menjadi benalu dan tentunya menjadi penghambat pembangunan.

Indonesian Club menegaskan akan terus memantau dan mendesak penuntasan skandal tersebut. Terlebih, pada 4 Januari 2018 kemarin telah melaporkan dugaan pengemplangan pajak PT ALC yang terindikasi melibatkan Agus Gumiwang Kartasasmita ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga:  Persidangan Suap Reklamasi Hanya Sandiwara Saja, Ahok Aman

“Pimpinan KPK harus tegas dan cepat memulai langkah radikal penyelidikan dan penyidikan terhadap skandal yang diduga melibatkan Agus Gumiwang Kartasasmita tersebut. KPK harus berani mengambil langkah extraordinary agar skandal pengemplangan pajak yang melibatkan elite politik yang sangat merugikan negara tidak terjadi lagi di masa datang,” kata Gigih.