Wow, Agus Gumiwang Pengganti Idrus Marham Pernah Dilaporkan ke KPK Kasus Pajak

Agus Gumiwang Kartasasmita yang menjadi Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham karena mengundurkan diri dan berstatus tersangka pernah dilaporkan ke KPK dalam kasus penunggakan pajak.

Agus Gumiwang dilaporkan Indonesia Club atas temuan tunggakan pajak tunggakan pajak 2008-2012 hingga mencapai Rp 116.094.597. 396.

Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro melaporkan politikus Partai Golkar ke KPK pada awal Januari 2018.

PT Asiana Lintas Cipta Kemang (ALC), perusahaan properti yang Direktur Utamanya Loemoengga Haoemasan Salomons tak lain istri Agus Gumiwang belum melunasi pajak bahkan cenderung mangkir dari kewajibannya.

Baca juga:  Gila, Kemendikbud Keluarkan Rp146 Miliar untuk Pameran Buku Frankfurt Diketuai Goenawan Mohammad dan Tanpa Tender

Modusnya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita di Juni 2016 selalu proaktif melobi Kantor Pelayanan Pajak DJP Jakarta Selatan Satu terkait tunggakan pajak PT ALC 2008-2012 sebesar Rp 116.094.597.396.
“Patut diduga, hal itu bertujuan menghapuskan tunggakan pajak. Ini merupakan indikasi tindak pidana korupsi yang membuat PT ALC belum menjalankan kewajibannya hingga sekarang,” kecam Gigih.

Lebih lanjut dia menerangkan, penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita jelas masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Praktik semacam ini justru telah menjadi benalu dan tentunya menjadi penghambat pembangunan.

Indonesian Club menegaskan akan terus memantau dan mendesak penuntasan skandal tersebut. Terlebih, pada 4 Januari 2018 kemarin telah melaporkan dugaan pengemplangan pajak PT ALC yang terindikasi melibatkan Agus Gumiwang Kartasasmita ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga:  Dicemarkan, Sultan Pontianak Resmi Laporkan Abu Janda ke Polisi

“Pimpinan KPK harus tegas dan cepat memulai langkah radikal penyelidikan dan penyidikan terhadap skandal yang diduga melibatkan Agus Gumiwang Kartasasmita tersebut. KPK harus berani mengambil langkah extraordinary agar skandal pengemplangan pajak yang melibatkan elite politik yang sangat merugikan negara tidak terjadi lagi di masa datang,” kata Gigih.