Masih Belum Ada Kesepakatan di Kubu Prabowo

Komunikasi politik kubu oposisi masih cenderung alot membahas calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Meski elite partai politik (parpol) koalisi sudah melangsungkan pertemuan, belum ada kesepakatan bulat terkait sosok yang layak untuk disandingkan dengan Prabowo pada Pemilu 2019 lantaran masih dipertimbangkan.

Pada pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlangsung di Kertangera, Jakarta Selatan, Senin (30/7), secara resmi kedua elite tersebut menyatakan sepakat berkoalisi menuju pilpres. Kendati menyambut baik, PAN dan PKS sebagai parpol koalisi tetap ingin masukan mereka perihal cawapres Prabowo didengar Gerindra dan Demokrat.

Menurut Prabowo, SBY tidak menuntut posisi cawapres berasal dari Partai Demokrat. Gerindra, kata dia, terus merundingkan persoalan tersebut dengan mitra koalisi sembari mencermati perkembangan peta politik dalam 10 hari ke depan jelang penutupan pendaftaran capres-cawapres pada 10 Agustus 2018. Pemilih capres-cawapres, suatu keputusan krusial sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut.

“Partai Gerindra akan terus berkomunikasi dengan mitra koalisi untuk menyusun visi-misi dan strategi menghadapi Pilpres 2019. Dunia politik selalu berkembang dari hari ke hari. Intinya, yang menjadi landasan kerja sama adalah mengutamakan kepentingan rakyat,” kata Prabowo.

Dalam konferensi pers, SBY menyampaikan Partai Demokrat resmi bergabung dengan Gerindra dan menyebut Prabowo calon presiden dari kubu oposisi. Terkait cawapres, SBY menyerahkan kepada Prabowo meski tetap berharap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipinang sebagai pendamping Ketua Umum Partai Gerindra itu. SBY pun berharap bisa memperbaiki bangsa ke depan.

“Dengan izin Allah, kita bisa dipertemukan. Semoga bisa melakukan perbaikan dan perubahan lima tahun mendatang ke arah yang lebih baik,” ujar SBY.

Sikap SBY yang sebelumnya bersikukuh menyodorkan AHY untuk disandingkan dengan Prabowo Subianto sebagai pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2019, sempat diperhitungkan Gerindra. Meski belum mencapai keputusan final, parpol koalisi seperti PAN dan PKS berpotensi pindah haluan, masuk barisan pemerintah karena kader yang mereka sodorkan seolah tidak punya peluang.

Dinamika politik yang terjadi belakangan ini cenderung membuat parpol koalisi terutama PKS geram (cemburu sosial), karena terkesan diabaikan oleh Gerindra meski sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Sementara Partai Demokrat yang baru-baru ini merapat ke Gerindra justru langsung mendapat respons baik dan diberi peluang dengan porsi tawar yang menggiurkan yakni cawapres.

Dalam pertemuan Prabowo dengan Presiden PKS Sohibul Iman yang juga berlangsung kemarin, PKS membawa hasil Ijtima Ulama yang merekomendasikan pasangan Prabowo-Salim Assegaf Al Jufrie dan Prabowo-Abdul Somad. Namun, Prabowo belum langsung menentukan pilihan. “Pak Prabowo pada dasarnya menerima rekomendasi Ijtima Ulama. Namun, masih akan dipertimbangkan,” kata Sohibul.

Tadi malam, elite PKS juga melangsungkan pertemuan tertutup dengan SBY. Pertemuan antara Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Al Jufrie dengan SBY menegaskan komitmen kedua parpol menguatkan koalisi dalam mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2019-2024. “Saya merasakan ikatan batin kuat. Tentunya koalisi ini akan semakin kuat dan solid,” ujar Salim Assegaf.

Menurut dia, banyak hal yang sudah dibahas pada pertemuan itu. Pada dasarnya Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN ingin bergandengan dalam koalisi. Menyangkut sosok cawapres, PKS sepakat membicarakannya secara bersama-sama meskipun ijtima ulama telah mengeluarkan rekomendasi. “Kami (empat parpol) akan bicara dan mencari yang terbaik untuk bangsa ini.”

Dalam pertemuan itu, petinggi PKS yang hadir antara lain Presiden DPP PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, dan Sekjen DPP PKS Mustafa Kamal. Dari Demokrat antara lain Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Waketum DPP Demokrat Syarief Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin, dan Ketua Fraksi Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).