Media Asing Sebut Klaim Pembelian Freeport untuk Pencitraan Jokowi 2019

Media asing Bloomberg pada 12 Juli 2018 menuliskan berita terkait klaim penguasaan Freeport lebih sebagai strategi untuk Pilpres 2019.

Dalam berita berjudul “Freeport Unveils Indonesia Price But Plenty Left to Resolve”, beberapa alinea dituliskan:

‘The deal is likely “a face-saving strategy for the Government and designed to give the President some “political cover” for next year’s elections,” he said.’ Artinya kesepakatan ini seperti strategi menyelamatkan pemerintah dan mendesain kepentingan politik untuk Pilpres 2019.

Perusahaan juga sudah sepakat untuk mendivestasi 41,64% saham PT Freeport Indonesia agar pemerintah dapat mengempit 51% saham anak usahanya ini, selain menyelesaikan pembangunan smelter dalam lima tahun hingga 2022, dan melanjutkan investasi sampai US$ 20 miliar sampai tahun 2031.

“Sulit rasanya percaya bahwa pemerintah (Indonesia) akan membayar harga adil untuk Freeport,” kata Jeremy Sussman, analis Clarksons Platou Securities Inc, dikutip Bloomberg. Dia mengatakan, rencana investasi Freeport US$ 17 miliar – US$ 20 miliar di Indonsia juga jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan pasar, meski dia melihat Freeport masih nyaman berinvestasi jangka panjang di Indonesia.

Analis Argonaut Securities Asia Pty di Hong Kong mengatakan, masih terlalu dini menilai harga wajar transfer saham pada kesepakatan Freeport tersebut.

“Freeport tahu tambang ini dengan baik dan seharusnya memang mengerti bahwa bisa menjaga beban operasional rendah dalam jangka panjang. Pada akhirnya, ini akan menjadi keuntungan bagi Freeport setelah kesepakatan ini, dan peluang keuntungan dalam 20 tahun ke depan,” katanya, dikutip Bloomberg.

Chief Executife Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson menyatakan, pihaknya setuju dengan divestasi saham 51% dan membangun fasilitas smelter. “Asalkan pemerintah membuka jalan kepada Freeport tetap beroperasi sampai tahun 2041,” ungkap dia, dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Selasa (29/8).